KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD. Dokumen diserahkan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli dan dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekda Supriyanto, Forkopimda, kepala OPD, camat se-Lamsel, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Bupati Egi menyebut penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dokumen ini menjadi fondasi penyusunan APBD 2027 agar pembangunan berjalan terencana, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
“Tahun 2027 merupakan tahun kedua RPJMD 2025-2029 dan tahap pertama RPJPD 2025-2045. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati Egi.
Dalam paparannya, Bupati memproyeksikan sejumlah indikator makro Lamsel 2027. Pertumbuhan ekonomi ditarget 5,81% hingga 6,58%. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diproyeksikan Rp71,873 triliun hingga Rp76,145 triliun. PDRB per kapita ditarget Rp61,97 juta hingga Rp65,65 juta per jiwa.
Laju inflasi diprediksi terkendali pada kisaran 2% – 3%. Angka kemiskinan ditarget turun ke 10,96% – 11,50%. Rasio Gini diproyeksikan 0,215 – 0,225 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke 73,80 – 74,26.
Dari sisi fiskal, Pendapatan Daerah 2027 diproyeksikan Rp2,108 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah Rp437,17 miliar dan Pendapatan Transfer Rp1,671 triliun.
Belanja Daerah direncanakan Rp2,111 triliun. Alokasinya diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, penekanan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, percepatan penurunan stunting, pembangunan rendah karbon, serta pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) di sektor pendidikan, kesehatan, jaminan kesehatan semesta, dan pembangunan infrastruktur publik.
Untuk pembiayaan, penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan Rp42,89 miliar. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp4 miliar untuk penyertaan modal daerah dan Rp36,11 miliar untuk cicilan pokok utang ke PT SMI.
Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan sidang agar pembahasan lebih efisien.
Menanggapi masukan fraksi, Bupati Egi mengapresiasi. Ia menegaskan, setiap saran adalah bentuk kepedulian bersama.
Pemkab berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik. Masukan strategis menjadi acuan kami untuk dorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 berlangsung objektif dan konstruktif. Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, APBD menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat terwujudnya Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045. (kmf)
